Republika.co.id, Jakarta – Sejauh ini, Kementerian Keuangan (Kemenke) belum menerbitkan Laporan Anggaran Negara kami untuk Januari 2025. Faktanya, laporan bulanan ini merupakan referensi penting dalam evaluasi kondisi fiskal di negara tersebut.
“Mari kita atur jadwal, Tuhan ingin, tunggu saja minggu depan,” kata kepala Kementerian Keuangan Layanan Komunikasi dan Informasi, Deni Surjantoro ke Republika, Jumat (3 Maret 2025).
Sementara itu, Kementerian Keuangan dinyatakan bahwa penundaan ini terjadi karena program manajemen yang padat dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, laporan APBN kami akan dikombinasikan dengan laporan pada bulan Februari 2025 pada Januari 2025. Tahun.
Ekonom dan ketertiban umum para ahli UPN veteran Jakarta Achmad hanya Hidayat yang mengkritik pembuangan ini. Dia mengklaim bahwa kurangnya transparansi dalam administrasi anggaran negara dapat berdampak serius pada ekonomi.
“Investor dan peserta pasar mengandalkan data pajak yang dihabiskan pemerintah untuk mengevaluasi kondisi ekonomi,” kata Achmad dalam pernyataan tertulis yang diterima pada hari Jumat (3.3.2025).
Akibatnya, spekulasi juga berkembang bahwa keterlambatan ini dikaitkan dengan kondisi pendapatan negara yang bukan tujuannya. Dalam Laporan Anggaran Negara 20024, pajak negara bagian dan pendapatan yang tidak terdaftar mengalami tekanan pada perlambatan ekonomi global dan melemahnya harga untuk barang -barang ekspor penting seperti batubara dan minyak kelapa sawit.
Dia mengulangi, jika penundaan ini benar -benar menyebabkan kerusakan di negara bagian negara, Indonesia dapat menghadapi lebih banyak tantangan fiskal. Kepercayaan ekonomi publik dan pasar dapat terganggu karena kurangnya informasi tentang informasi pemerintah.
Alasan bahwa transparansi berlanjut di bawah kondisi ekonomi global yang tidak pasti adalah faktor kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan diri pasar. Dia juga mendorong Kementerian Keuangan untuk menerbitkan laporan APPN kami segera untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dalam manajemen keuangan negara didukung.