COVERAGE6.com, Jakarta – Pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun 2025. Langkah ini dicapai melalui berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Ekonomi Airlangse Hartarto menjelaskan bahwa untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus memastikan implementasi kebijakan strategis termasuk alokasi stimulus bantuan sosial (bantuan sosial).
“Kebijakan -kebijakan ini siap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas ekonomi makro,” Airlanganga Hartarto dikutip dalam pernyataan tertulis pada hari Senin (3 Maret 2025).
Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Nazara, Wakil Menteri Bunt Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Industri Faisol Riza Buntika Wirjoatmodjo menghadiri pertemuan koordinasi.
Airlangga mengatakan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, pemerintah mengalir dalam beberapa langkah stimulus ekonomi. Detail di bawah: Diskon Harga Listrik
Untuk mengurangi biaya hidup di masyarakat dan mendukung penggunaan listrik rumah dan industri kecil untuk mengurangi diskon tagihan listrik pada Januari 2025 dan Februari 2025. Stimulus ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama Ramadhan. Properti DTP dan Pembelian Mobil DTP (EV)
Pemerintah memberikan insentif dalam bentuk pajak atas pembelian properti oleh pemerintah dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong properti dan sektor otomotif sebagai pendorong utama ekonomi, meningkatkan pekerjaan, dan mempercepat transisi ke energi bersih. PPNBM DTP Automobile (EV dan Hybrid)
Insentif yang disediakan dalam bentuk pajak bisnis untuk kendaraan listrik dan hibrida dalam Barang Mewah Kelahiran Pemerintah (PPNBM DTP) diharapkan untuk mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan memperkuat industri otomotif nasional. Departemen Tenaga Kerja DTP PPH
Insentif pajak penghasilan yang dihasilkan pemerintah (PPH DTPS) diberikan kepada sektor perburuhan untuk mempertahankan daya saing industri domestik. Kebijakan ini diharapkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor dan mempertahankan stabilitas di sektor industri dalam jangka menengah ketidakpastian ekonomi global. Stimulus pajak dalam kegiatan bisnis skala besar
Sinkronisasi aturan pajak, terutama transaksi penjualan PPH 22 Levys antara produsen emas dan bar emas bank. Stimulus diharapkan untuk meningkatkan daya tariknya dan mendukung pengembangan ekosistem aktivitas bisnis.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tarif pajak nilai tambah (PPN) meningkat dari 11% menjadi 12%, efektif pada awal 2025.
Kebijakan PPN 12% adalah bagian dari mandat terpadu Peraturan Pajak (HPP) Tahun 7.
Ekonom Celios dan Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira, kemampuan orang untuk membeli sulit diseimbangkan dengan meningkatkan PPN menjadi 12%. Karena, peningkatan ini juga berlaku untuk barang -barang rumah tangga tertentu.
“Satu -satunya cara adalah dengan menghilangkan pertumbuhan PPN sebesar 12%,” kata Bhima di Jakarta pada hari Selasa (12/17/2024).
Bhima juga percaya bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk memperluas periode distribusi stimulus untuk meningkatkan beban sosial dari PPN menjadi 12%.
Salah satunya, pemerintah berencana untuk menyediakan 10 kg bantuan makanan/beras per bulan untuk menyediakan 16 juta bantuan makanan (PBP) dalam dua bulan dari Januari hingga Februari 2025 dan untuk menutupi hingga 22 bulan alokasi biaya listrik dalam dua bulan Januari 2025.
“Meskipun tingkat pertumbuhan 12% dari nilai tambah mungkin panjang,” kata Bhima.
Bhima menjelaskan bahwa sebuah studi yang dilakukan oleh Celios menemukan bahwa risiko pengeluaran kelas menengah setinggi 300.000 rp karena peningkatan 12% PPN.
“Untuk orang miskin, itu meningkat sebesar 100.000 rupee per bulan karena PPN meningkat dari 11% menjadi 12%,” katanya.
“Jadi, tidak tertandingi antara PPN 12% dan dampak stimulus ekonomi, yang akan mengurangi daya beli massa dan memicu pemberhentian besar -besaran di berbagai sektor,” tambah Bhima.