LIPUTAN6.com, Menteri Energi dan Pertambangan (ESDM) Bahlil Lahdalia berencana untuk mengurangi pembelian subsidi surya. PT Pertamina (Persero) telah mulai mengatur distribusinya.
Fadjar Joko Santoso, Vadjar Joko Santoso, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatur subsidi surya telah dilakukan dengan menggunakan sistem QR Mypertamina. Semua pembeli diesel bersubsidi harus menunjukkan kode respons cepat.
“Ini untuk diesel, semua orang yang membeli diesel QR harus memiliki yang baik, ini adalah salah satu upaya kami untuk mengatur siapa pun yang dapat membeli diesel,” kata Wadjar di sumber media atas di Patra Tochal, Ball, Selasa (11/2/20).
Pada pembatasan, ia menjelaskan bahwa Bertamina masih menunggu hasil Organisasi Presiden No. 191, 2014. Menurut apa yang telah dilaporkan, anggaran rumah tangga diselenggarakan yang dapat mengkonsumsi bahan bakar diesel bersubsidi.
Partamine mulai mendaftarkan pengguna konsumen surya. Setiap konsumen harus menunjukkan kode respons cepat yang dihancurkan oleh staf stasiun bahan bakar.
“Sebenarnya, dalam daftar ini, kami masih menunggu 191 Perpres Perpres (2014). Tetapi jika ini belum mencoba melakukannya, kami menggunakan kode respons berbasis cepat untuk membuat siapa pun yang mengonsumsi kami.” Subsidi surya
Dengan demikian, federasi mengatakan bahwa distribusi bahan bakar diesel disubsidi untuk keamanan. Ini khususnya terkait dengan saham yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Puji karena diesel sampai akhir tahun lalu, ini juga relatif aman, jadi dengan upaya ini, program QR masih dimungkinkan dan kami masih dapat mengendalikan pertemuan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Mineral di Halil Adolia mengkonfirmasi bahwa ia akan terbatas pada pembelian bahan bakar diesel bersubsidi. Alasan untuk ini mencurigakan bahwa masih ada banyak industri yang menggunakan bahan bakar surya bersubsidi.
“Lagi pula, saya berdebat lagi, nona dan bantal, saya keluar dari bahan bakar diesel lagi dan menggunakan subsidi energi matahari untuk industri,” kata Bahal.
Saya tahu bahwa desain ini akan melawan berbagai pihak. Namun, ia tetap teguh dalam programnya.
“Saya tahu bahwa pemain ini pasti akan berisik lagi, tapi tidak apa -apa, kami adalah sebagai orang timur, segera setelah layar dikembalikan, ini berguna untuk semua wanita dan tuan -tuan,” katanya. Batas pembelian subsidi surya
Saya sebutkan sebelumnya bahwa kepala BPH Migas, Erica Rethenavati, mengungkapkan bahwa pemerintah merancang kebijakan untuk mengurangi distribusi bahan bakar, terutama bahan bakar diesel, sehingga distribusinya lebih akurat dan efektif.
Erika mengatakan di RDP dengan Komite Parlemen ke -12 di Kompleks Parlemen di Sinai, Jakarta, diadaptasi dari Anatr, Senin (10/2/20/2025).
Erica menjelaskan bahwa salah satu fokus utama distribusi energi matahari adalah untuk empat kendaraan roda -roda.
Saat ini, peraturan yang diperlukan untuk mendistribusikan 60 liter diesel empat kendaraan berkendara empat roda, 80 liter untuk kendaraan yang berisi lebih dari enam roda dan 200 liter untuk kendaraan yang berisi lebih dari enam roda.
Menurut Erica, ukuran maksimum sangat besar dan melampaui kapasitas tangki mobil, sehingga mampu menyalahgunakan.
“Ukuran saat ini sangat besar dan melebihi ukuran tangki, sehingga mampu menyalahgunakannya,” katanya.
Studi bersama antara BPH Migas dan tim dari University of Gaga Madu (Ugyakarta), yang mengurangi distribusi bahan bakar adalah bagian dari penguatan peraturan di bidang pemantauan.
Selain itu, BPH Migas juga berencana untuk menerapkan berbagai strategi pemantauan bahan bakar tahun ini. Ini termasuk meningkatkan pengawasan operasional pada titik pengajuan seperti pompa bensin, SPBB dan TBBM serta pemantauan hibrida.
BPH Migas juga akan menggunakan teknologi informasi seperti meningkatkan akses ke CCTV di pompa bensin nyata dan meningkatkan penggunaan program XSTAR oleh pemerintah daerah untuk mengeluarkan rekomendasi khusus untuk BBM (JBT) dan jenis portal pribadi BBM (JBKP).
Selain itu, program Silvia digunakan untuk mengelola rekomendasi dan distributor hukuman.
Langkah -langkah berikut termasuk memperkuat kerja sama dalam memantau dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta berkoordinasi dengan hati -hati dengan agensi terkait.