LIPUTAN6.com, kursus Partai Pertanian Publik Jakarta (NTPR) menunjukkan tren positif pada kuartal pertama tahun 2025. Badan Statistik Pusat (BPS) dicatat pada Maret 2025 oleh NTPR, yang mencapai 165,66 pada bulan Februari, yang lebih dari 165,51 pada bulan Februari.
Penguatan ini didasarkan pada kenaikan harga banyak produk dasar, terutama pohon kelapa sawit, karet dan tembakau. Dengan pencapaian ini, penanam rakyat adalah kontribusi tertinggi untuk sub -konstor pertanian lainnya.
Pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok setiap tahun. Rata -rata NTPR untuk Januari hingga Maret 2025 dicatat pada 165,00 atau melonjak 20,41% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang hanya 137,03. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga menunjukkan peningkatan daya saing petani di pasar domestik dan global.
Pengamat pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia (CORE), Eliza Mardian, menekankan pentingnya mempertahankan daya tahan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku pertanian. Dia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang memastikan daya tahan sektor ini.
Menurutnya, tanpa dukungan peraturan, akan sulit untuk mencapai upaya yang saat ini diperkuat oleh pemerintah.
Eliza menjelaskan bahwa sektor penanaman adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi Indonesia, karena dapat menyerap sekitar 45% pekerja pertanian. Secara umum, sektor pertanian berkontribusi sekitar 38% terhadap total tenaga kerja nasional, dan sektor ini sendiri berkontribusi 3-4% untuk Produk Domestik Bruto Nasional (PDB).
Selain itu, Eliza menyoroti peran kunci perkebunan orang sebagai dukungan utama dari kegiatan ekonomi di daerah pedesaan. “Kegiatan penanaman orang menciptakan efek yang baik dari multiplisitas (lebih) untuk pengembangan ekonomi di desa dan juga pertumbuhan layanan dukungan,” jelasnya dalam pernyataan tertulis pada hari Selasa (5 Mei 20125).
Anggota Parlemen IV Komisi IV Indonesia, Daniel Johan, juga menekankan pentingnya peran perkebunan orang dalam kesetaraan ekonomi di daerah pedesaan. Menurutnya, sektor penanaman, yang dimiliki oleh orang -orang dan sektor swasta, memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan berkontribusi banyak pada kesejahteraan komunitas desa jika berkembang dengan baik.
“Petani populer kami harus dibantu oleh pemerintah, terutama dalam bentuk subsidi sebelum melukis, seperti pupuk, fasilitas produksi dan mesin pertanian,” katanya. Dia menjelaskan bahwa dukungan akan memfasilitasi beban produksi petani dan meningkatkan pendapatan mereka, terutama ketika harga panen tinggi. Ini akan terus memiliki efek positif pada peningkatan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani.
Selain itu, Daniel juga menyoroti industri tembakau, makanan dan minuman sebagai sektor intensif tenaga kerja yang harus dilindungi karena terkait erat dengan sektor pertanian.
“Industri intensif tenaga kerja ini perlu dilindungi karena jelas memberikan pekerjaan kepada penduduk. Industri yang menyerap tenaga kerja harus dilindungi dari pemerintah,” katanya.
Sesuai dengan Daniel, Direktur Direktorat Tahunan dan Tahunan untuk Tanaman Kementerian Pertanian (Ditsjnbun dari Kementerian Pertanian), Yang Mulia Siagijac, ia menekankan bahwa industri tembakau adalah salah satu sektor kerja yang secara strategis berkontribusi pada ekonomi nasional karena itu termasuk rantai pasokan yang panjang.
“Industri ini melibatkan level yang berbeda, dari budidaya tembakau hingga produksi produk olahan seperti rokok dan kesempurnaannya, dan memainkan peran strategis dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.”
Dia menambahkan bahwa industri produk tembakau tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak nasional, tetapi juga menjadi kekuatan pendorong ekonomi regional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di sektor rokok tangan Kretek (SKT).
Menurut Yang Mulia, jutaan pekerjaan diciptakan berkat keberadaan industri ini, terutama di daerah memproduksi tembakau dan pusat rokok. “Pemerintah harus mempertahankan kedaulatan dan kebebasan dalam pembentukan kebijakan sesuai dengan kondisi setempat,” pungkasnya.