Jakarta, rjcplp.org. Kebijakan biodiesel negara dimulai dengan B 2.5, yang ditentukan pada tahun 2007. Hukum no. 30 dan terus meningkat, di mana dari tahun 2024. Februari pemerintah membutuhkan B35. Seperti halnya analisis Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Kementerian Energi dan Kementerian Pertanian, perhitungan minyak nabati atau BBN nasional untuk B35 adalah $ 13,4 juta. Liter, sedangkan produksi nasional adalah -14,13 juta. Litas. Pt Holding PTPN III (PERSO) Pt Pangbunan Naolantara IV Palmco mendukung B35 yang diterapkan oleh pemerintah. Faktanya, perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia juga mengembangkan berbagai strategi yang akan berkontribusi di masa depan, pemerintah mengakui program B40 atau B50. Biodiesel menggunakan metode pendukung PTPN yang dapat menghemat penggunaan asam lemak, ditunjukkan melalui program untuk membuat pabrik biodiesel dan mempromosikan produksi CPO nasional dengan meningkatkan produktivitas sawit manusia. “Sebagai proyek strategis nasional dan dengan instruksi pemegang saham, PTPN diminta untuk berkontribusi pada keselamatan makanan dan energi nasional untuk 3 program strategis yang dikumpulkan, salah satunya adalah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan,” Direktur PTPN IV Palmco, Jatmiko Santosa. Menurutnya, PTPN IV saat ini diperiksa oleh Program Pabrik Biodiesel di KEK di Sumatra Utara, 450 ton RBDPO per tahun. “Kami sedang melakukan penelitian. Pabrik Biodiesel akan dioperasikan oleh PT Industri Nabati Tero, anak perusahaan PTPN,” jelasnya. Selain beberapa tahun ke depan, Jatmiko juga merencanakan beberapa pabrik biogas dengan kapasitas total 3 juta mmks dan bio CNG. “Dampak Lingkungan yang Positif. Dipercayai bahwa komponen tersebut memiliki posisi hukum yang lebih luas tentang cara mengubah perubahan energi pada perubahan energi, tidak dapat menjadi agenda utama. rjcplp.org.co.id 7 Mei 2025.
