LIPUTAN6.COM, Menteri Perencanaan Pertanian dan Tata Ruang Yakarta / Badan Tanah Nasional (ATR / BPN), kepala Deven Seaper di distrik Pagar, Bantene. Faktanya, ada risiko bahwa para pejabat akan dieliminasi oleh mitra BPN Blacklysis jika mereka terbukti bersalah.
ATR / BPN Ebents akan segera mengambil kebenaran dari ratusan sertifikat. Termasuk memastikan bahwa sertifikat sesuai dengan kebingungan geografis bahwa lokasi tersebut adalah tanah dan bukan ruang laut.
“Apa, ketika itu telah terbukti, tidak mematuhi aturan yang berlaku, kami akan bekerja di bawah hukum yang berlaku dan tindakan hukum lainnya,” kata Jakarta, pada konferensi pers pada hari Senin (2010-01-20).
Para pihak yang terkait dengan penerbitan sertifikat diarahkan kepada Menteri. Misalnya, tolok ukur ke Kantor Lined Research Service (KJSB). KJSB berisiko ATR / BPN Departemen Hitam.
“Sebelum KJ SB, kami meminta Pak Mergel, karena itu menangani Direktur Jenderal SPR, untuk menelepon dan jika terbukti membatalkan,” katanya.
Para pihak yang terkait dengan ratifikasi sertifikat juga merupakan tujuan. Ini menunjukkan salah satu pejabat Tane Ancle Regency Country Biro (Kennaah).
“Pendaftaran dan manajer yang tepat, penentuan pendaftaran hak dan tanah juga akan diminta informasi, dan kami akan berurusan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
“Yang lain adalah kepala Tangermeer yang dihapus, tetapi pria yang peduli, kita juga akan dilahirkan dan melihat apakah orang itu terkait atau tidak,” Wasron melanjutkan.
Rahasia pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) Tangerang regens secara bertahap mulai ditemukan. Namun, dampak pagar laut pada nelayan tradisional indah dengan jernih sebagai posisi yang paling tidak menguntungkan.
Dewan pusat Fangmers Tradisional Sicken adalah cabang (Khifti), Machle Housah, mengungkapkan bahwa keberadaan pagar laut memiliki akses nelayan yang kompleks ke lokasi penangkapan ikan.
“Pagar laut kehilangan kemampuannya untuk menggunakan nelayan tradisional di area tab, yang merupakan nilai mata pencaharian. Nelayan. Biaya para nelayan.
Karena pagar laut, nelayan terpaksa pergi ke laut untuk terus mencari ikan. Akibatnya, biaya operasi secara signifikan, terutama karena peningkatan bahan bakar.
“Bahan bakar menyumbang 75 persen komponen biaya operasi. Peningkatan pasokan bahan bakar yang perlu ditingkatkan juga meningkat dalam keamanan laut”, Mistohul menjelaskan.
Dia menambahkan bahwa hilangnya wilayah majelis ini meningkatkan massa ekonomi yang seringkali tidak seperti penangkapan.
Kondisi ini tidak hanya dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional, tetapi juga menyebabkan ketidakpastian dalam kehidupan sehari -hari.
Myphalala menekankan bahwa pagar maritim diduga dibangun secara diam -diam, tanpa sepengetahuan nelayan atau komunitas pesisir.
“Informasi anggota Tangerang Unny mengatakan selungkup itu seharusnya dilakukan pada malam hari, sehingga nelayan dan masyarakat setempat tidak mengetahuinya,” katanya.
Selain itu, Mifthahul telah menyatakan keprihatinan bahwa area berpagar dapat digunakan untuk reklamasi lahan atau proyek pembangunan lainnya. Jika ini tetap tidak bertanda, ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan nelayan akan lebih terlihat.
“Oblivion ini memperburuk kecemasan dan menetapkan ancaman serius bagi daerah penangkapan ikan, yang secara tradisional menjadi sangat mata pencaharian,” katanya.
BAI mendesak pemerintah untuk bertindak setara untuk menjaga aktivitas penutup laut.
“Ini adalah bentuk privatisasi laut yang melanggar hak -hak nelayan. Pemerintah harus mengambil tindakan terhadap penjahat dan memegang nelayan,” pungkas Mistolute.