Jakarta – Kementerian Perumahan dan Pemukiman (PKP) akan membangun perumahan yang sangat maju untuk militer dan orang -orang rendah (MBR) hingga 5.571 unit. Proyek ini akan dimulai sekitar 20 hingga 21 Februari.
Menteri Perumahan dan Penyelesaian (PKP) Maruarar Sirait (ARA) telah menandatangani nota kesepahaman antara Kantor Manajemen Tabungan Umum (BP Tapera) dan Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Darat.
“Hari ini kita telah melihat yang penting adalah mendaftarkan pemahaman antara TNI dan Tapera. Artinya, penghematan domestik rakyat dan bank mandiri atas dukungan perekrutan KPR melalui FLP kepada pejabat militer dan pemerintah, serta orang -orang rendah (MBB).
Menteri mengatakan DPR yang menerima subsidi yang tidak akan terbatas hanya pada tentara. Tetapi juga untuk komunitas. “Oleh karena itu, ini beragam, jadi baik dan unik dengan komunitas. Ada 5.517 unit.” Menteri PKP Maruarar Sirait akan dibuat.
Menteri PKP menjelaskan bahwa bidang kerja sama adalah untuk mendukung aktivitas akuisisi KPR melalui FLPP ke militer dan ASN TNI AD dan MBR dengan ruang lingkup tanggung jawab, kekuatan, kapasitas, dan kapasitas yang menjadi partai kontrak.
“Keberadaan kegiatan ini juga mendukung implementasi tiga juta rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan PKP.” Lanjutan.
Maruarar Sirait mengatakan ada rencana bahwa prosedur lanjutan adalah 5.517 unit dalam 5 (lima) adalah Serg, Bekasi, Bank, Bogor dan Brebes pada 20-21 Februari 2025.
“Kami akan mengundang dan memberi tahu menteri PKP kepada presiden segera setelah berlalunya seri,” pungkasnya.